NBCIndonesias.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Mohamad Nasih menilai calon gubernur DKI Jakarta Yusril Ihza Mahendra berpotensi memenangi pilkada DKI 2017. Oleh karena itu, Nasih mengaku tidak kaget jika lembaga survei menggunggulkan Yusril.
"Yusril adalah figur yang sangat potensial mengalahkan Ahok dalam Pilkada 2017 nanti," ujar Nasih kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/5/2016).
Nasih menjelaskan, kemampuan Yusril mengalahkan Ahok disebabkan oleh dua hal. Pertama, Ahok makin terdesak dengan kasus Suber Waras dan reklamasi Jakarta. Kedua, Ahok makin pongah dalam menggusur rakyat kecil.
Nasih mengatakan, penggusuran yang dilakukan Ahok terbukti melawah hukum karena rakyat ternyata berada di pihak yang benar berdasarkan keputusan pengadilan.
"Dan kasus-kasus yag mengalahkan Ahok itu diadvokasi langsung oleh YIM. Itulah yang mengakibatkan elektabilitas Yusril di satu sisi naik, dan elektabilitas Ahok turun," kata Nasih.
Diketahui, Ahok sudah berkali-kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan beberapa skandal korupsi seperti pembelian lahan RS Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan untuk kasus Sumber Waras, Ahok diduga kuat terlibat, apalagi setelah Badan Pemeriksa Keuangan memastikan adanya kerugikan sebesar Rp191 miliar dalam kasus tersebut. (ts)
Nasih menjelaskan, kemampuan Yusril mengalahkan Ahok disebabkan oleh dua hal. Pertama, Ahok makin terdesak dengan kasus Suber Waras dan reklamasi Jakarta. Kedua, Ahok makin pongah dalam menggusur rakyat kecil.
Nasih mengatakan, penggusuran yang dilakukan Ahok terbukti melawah hukum karena rakyat ternyata berada di pihak yang benar berdasarkan keputusan pengadilan.
"Dan kasus-kasus yag mengalahkan Ahok itu diadvokasi langsung oleh YIM. Itulah yang mengakibatkan elektabilitas Yusril di satu sisi naik, dan elektabilitas Ahok turun," kata Nasih.
Diketahui, Ahok sudah berkali-kali dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemanggilan tersebut berkaitan dengan beberapa skandal korupsi seperti pembelian lahan RS Sumber Waras dan Reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan untuk kasus Sumber Waras, Ahok diduga kuat terlibat, apalagi setelah Badan Pemeriksa Keuangan memastikan adanya kerugikan sebesar Rp191 miliar dalam kasus tersebut. (ts)